Angkat Perekonomian dengan Desa Wisata

  • Senin, 25 Maret 2019 - 10:45:39 WIB
  • humas

Wisata. Saat ini wisata atau rekreasi sudah menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat. Tingginya tingkat persaingan membuat masyarakat membutuhkan pelepasan energi negatif sekaligus menyegarkan kembali semangat agar produktivitas dapat terus terjaga. Wisata adalah terapi untuk membangun optimisme.

Tidak heran jika saat ini pariwisata berkembang menjadi industri yang dapat memberikan sumbangan besar terhadap Product Domestic Bruto (PDB) suatu negara, kendati sektor pariwisata di Indonesia (tahun 2018) masih menyumbang sekitar 5,8 persen terhadap PDB. Karena itu pula Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok  Timur, terus mendorong perkembangan pariwisata ini melalui berbagai program.

Dalam RPJMD Lombok Timur 2018-2023 pada misi ke-3 dirumuskan: “menumbuh-kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya”. Ini juga sejalan dengan tuntutan sustainable tourism atau Pariwisata berkelanjutan yang bertumpu pada People, Planet, dan Profit. Model yang cocok dengan misi ini adalah Desa Wisata.

Pertimbangan lainnya adalah persaingan dengan pariwisata daerah lain yang sudah lebih maju dan berkembang. Bukannya tidak berani bersaing, akan tetapi realistis sembari meningkatkan pemberdayaan masyarakat, membangun pariwisata dari kesadaran masyarakat. Desain ini dinilai akan lebih berhasil sebab masyarakat merasa lebih memiliki, dan dampaknya dapat langsung dirasakan. Dan Desa Wisata bukanlah sebuah langkah kecil. Tentu kita mengenal Desa Wisata Umbul Ponggok, di Klaten, Jawa Tengah dengan pendapatan mencapai miliyaran rupiah dari pengelolaan Pariwisata.

Lombok Timur saat ini memiliki banyak desa wisata. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Lombok Timur enampuluh di antaranya telah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dari jumlah itu hanya duapuluh lima yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sepuluh Desa masuk dalam katagori berkembang, dan limabelas dalam katagori tumbuh.

Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur adalah salah satu Desa Wisata yang masuk dalam katagori berkembang. Bahkan Pokdarwis setempat (Lingko` Cave) juga meraih penghargaan sebagai Pokdarwis ke-empat terbaik secara nasional beberapa waktu lalu. Tidak heran bila akhir tahun 2018 lalu Kembang Kuning mendapat bantuan sarana pendukung pengembangan Desa Wisata dari Kementerian Desa, yang diresmikan Sekretaris Jendral Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi (PDTT) RI, Anwar Sanusi. Keberadaan Desa Wisata memang didorong Kementrian Desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan desa wisata ini. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana Desa merupakan spirit bagi desa untuk tumbuh dan berkembang, menjadi Desa Mandiri, dengan tetap berpegang pada budaya dan kearifan lokal. Desa dapat membangun wilayah dan masyarakat dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakatnya.

Kembang Kuning yang mendapat penghargaan sebagai desa dengan pengelolaan dana desa terbaik di Provinsi NTB tahun 2018 ini, juga mengalokasikan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata yang telah dirintis para pemuda setempat sejak tiga tahun lalu. Pembangunan Homestay Desa merupakan perwujudannya. Homestay  yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) ini melengkapi pilihan wisatawan yang hendak menginap di Kembang Kuning (yang saat ini memiliki sedikitnya empat puluh Homestay). BumDesa Kembang Kuning juga memfasilitasi Homestay yang dikelola Pokdarwis Lingkok` Cave yang anggotanya mencapai limapuluh orang.

Kembang Kuning mengembangkan potensi lokal yaitu keseharian masyarakat yang dikemas dalam berbagai paket. Paket-paket ini menarik wisatawan untuk tidak sekadar menyaksikan, menjadi penonton, aktifitas sehari-hari masyarakat Kembang Kuning yang agraris, tapi juga terlibat langsung di dalamnya. Misalnya saja untuk menyeruput secangkir kopi, wisatawan yang umumnya datang dari Eropa ini mengikuti proses dari menyangrai (siong) biji-biji kopi secara tradisonal dengan tungku berbahan bakar kayu, menumbuk, kemudian menyeduhnya. Wisatawan juga dapat mengikuti proses pembuatan minyak kelapa (bejeleng) dan pembuatan makanan tradisional, mencari belut di sawah (bedudul), juga menanam padi. Wisatawan dikenai tarif hingga Rp. 250 ribu untuk satu paket aktifitas. Ini tentu saja tidak hanya menguntungkan pengelola homestay atau pihak desa tapi juga masyarakat lainnya.

Harus diakui bahwa pariwisata memiliki multiplier effect atau berimbas pada banyak sektor lain. Roni, dari Pokdarwis Lingko` Cave mengakui dengan dikembangkannya Kembang Kuning sebagai Desa Wisata, membuat Pokdarwis berkewajiban mengedukasi masyarakat akan banyak hal. Mulai dari menjaga lingkungan dan kebersihannya, juga kesehatan, hingga bagaimana menghadapi tamu. Pokdarwis ini juga meyakinkan bahwa kunjungan wisatawan asing ini tidak akan menyebabkan Kembang Kuning sebagai salah satu desa yang cukup tua dengan segala kearifan lokalnya terpengaruh. Kondisi ini justru akan semakin menguatkan apa yang telah dimiliki. Hal itu menurut Roni karena konsep Desa Wisata memang menonjolkan kearifan lokal, bukan mengubah wajah desa, semata demi selera dan kunjungan wisatawan. Wisatawan mancanegara juga diakui Roni memiliki kesadaran tinggi terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Bahkan bila dilihat lebih jauh, majunya satu desa wisata akan berimbas pula pada kemajuan Desa Wisata lainnya.

Capacity building pelaku atau sumber daya manusia sektor pariwisata ini masih butuh peningkatan, di samping kualitas destinasi, dan pemasaran. Dukungan Pemerintah sangat dibutuhkan, utamanya untuk pemasaran setelah gempa pertengahan tahun lalu. Gempa tahun 2018 itu disebutkan menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan, meskipun sejak awal Pebruari tamu sudah kembali masuk dengan lama tinggal yang semakin panjang.

Pemerintah sendiri melalui Dinas Pariwisata telah menjembatani Pokdarwis yang ada, melakukan singkronisasi dengan sektor terkait lainnya, termasuk menginventarisir kebutuhan destinasi untuk peningkatan kualitasnya. Demikian halnya dengan tata kelola pariwisata di daerah ini, yang akan bermuara pada peningkatan kualitas Desa Wisata. Pada akhirnya tumbuh dan berkembangnya Desa Wisata akan mewujudkan desa mandiri yang menjadi harapan semua pihak.

 

 

 

 

 

 

 

  • Senin, 25 Maret 2019 - 10:45:39 WIB
  • humas

Berita Terkait Lainnya