Pjs.Bupati Lombok Timur Hadiri Raker Percepatan Pelaksanaan Berusaha

  • Senin, 02 April 2018 - 07:59:17 WIB
  • humas
Pjs.Bupati Lombok Timur Hadiri Raker Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Pjs.Bupati Lombok Timur H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH  Kamis (28/3) menghadiri rapat kerja Pemerintah dengan Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah. Raker ini diselenggarakan di Hall B3 Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran Jakarta dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo, serta dihadiri oleh Wakil Presiden RI HM.Yusuf Kalla bersama beberapa menteri terkait, dan kepala BKPM.

Dalam arahannya Jokowi menyampaikan pesatnya perkembangan zaman, dunia terus berubah. Siapa yang terjebak rutinitas, masih monoton, tidak inovatif akan tertinggal. karena itu Daerah diharapkan mengaplikasikan  perkembangan zaman yang ada ke tingkat birokrasi, salah satunya perizinan." Proses perizinan berusaha masih rumit," kritik Jokowi.

Jokowi menyebut kuno jika mengurus perizinan masih dengan mengisi formulir surat berlembar-lembar. Presiden tidak ingin lagi formulir pengurusan izin yang  berlembar-lembar. Ia berjanji akan melakukan sidak pelayanan perizinan saat berkunjung ke daerah.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menekankan kepada 241 Kabupaten /Kota yang belum membentuk Satgas Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyegerakan karena merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Terkait pembentukan Satgas di Kab.Lotim, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab.Lotim Ahmad Subhan,SH  yang ikut mendampingi Pjs.Bupati Lotim pada raker ini menjelaskan bahwa Satgas ini terdiri atas Satgas Nasional, Satgas Provinsi dan di tiap Kabupaten/Kota juga dibentuk Satgas Kabupaten/Kota.  Pemkab.Lotim belum membentuk Satgas dimaksud. "Sudah saya komunikasikan dengan kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Kesra Setda Lotim, satgas ini sedang dibuat dtaftnya dan segera diajukan ke Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati."

Satgas Kabupaten ini berfungsi sebagai pendukung dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan daerah dengan tugas melakukan pengawalan, Pemantauan dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.  Ini sebagai salah salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan  melalui pelayanan terpadu satu pintu dan akan mendorong investasi di daerah. 

Dalam raker ini juga Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dengan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan perundang-undangan.
 

 

 

  • Senin, 02 April 2018 - 07:59:17 WIB
  • humas

Berita Terkait Lainnya