Lotim Inisiasi UPT Dukcapil

  • Senin, 01 April 2019 - 14:15:18 WIB
  • humas
Lotim Inisiasi UPT Dukcapil

Memastikan adanya regulasi atau payung hukum untuk pelaksanaan UPT Dukcapil di kecamatan per-cluster wilayah, sekaligus pembekalan awal untuk para pelaksana pelayanan adminduk di kecamatan, digelar  Lokakarya Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)  Lotim. Lokakarya hasil kerjasama dengan KOMPAK NTB, Senin (1/4) berlangsung di Rupatama I lantai II Kantor Bupati Lotim. Melalui lokakarya ini diharapkan  para pelaksana dapat siap dan sigap dalam melakukan pelayanan berdasar regulasi dan mekanisme yang telah ditetapkan

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok  Timur H. Rumaksi Sj.  berharap dengan pelayanan melalui UPT  praktek percaloan dan keterlambatan pelayanan.  Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memajukan inisiasi UPT Dukcapil walaupun softwafrenya belum lengkap dan akan dilengkapi menyesuaikan dengan perbaikan di masa masa yang akan datang.


Dokumen kependudukan menjadi pintu masuk untuk mengakses layanan Negara, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan adalah hak warga Negara dan Negara berkewajiban memenuhinya dengan system stelsel aktif. Sehinngga penyelenggaraan dokumen kependudukan harus semudah-mudahnya diakses oleh publik. Penyelenggaraan dokumen kependudukan juga dimaksudkan merapikan database kependudukan. Pemerintah Lotim berupaya mendekatkan  layanan ke masyarakat, seperti melalui pelayanan keliling, bentuk-bentuk layanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa.

 

Sementara itu KOMPAK NTB Forline Service Koordinator, Susana Dewi Rohimah menjelaskan data terkait adminduk, mulai dari pencatatan akta kelahiran, sampai pada akta kematian, penting dalam mengawal penurunan angka kemiskinan. Kepemilikan Dokumen Kependudukan, sangat penting bagi setiap penduduk untuk membuktikan status sipil dan hubungan keluarga. Di samping itu dibutuhkan pula untuk melindungi hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara, dan mempermudah akses mereka terhadap layanan dasar, serta mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, dan perdagangan manusia.


Kepemilikan dokumen Kependudukan di Lotim, khususnya akta kelahiran anak berusia 0 – 18 tahun baru mencapai  75,68 persen, dari jumlah  435.856 orang anak. Berarti masih ada 106.000 orang anak di daerah ini, yang sampai  Januari  2019,  belum memiliki Akte Kelahiran.  Walau sebenarnya, dalam dua tahun terakhir berbagai regulasi  dan terobosan sudah dilahirkan, seperti Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembebasan denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.  Selain itu ada pula Perbup Nomor 2 Tahun 2018; Desa menglokasikan operasional adminduk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perbup Nomor 7 tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta kelahiran melalui jalur Kesehatan, Pendidikan, dan Desa/Kelurahan. Pengurusan dokumen adminduk bagi penduduk dapat melalui instansi kesehatan, instansi pendidikan dan juga desa/atau kelurahan sesuai mekanisme yang ditentukan, jelasnya.

Lokakarya ini berlangsung selama tiga hari dan dihadiri Kepala OPD terkait,  Camat Se Kabupaten Lombok Timur, KasiPem yang terkena Lokasi UPT,  Operator dan tamu undangan lainnya.

 

  • Senin, 01 April 2019 - 14:15:18 WIB
  • humas

Berita Terkait Lainnya