Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII

  • Kamis, 25 April 2019 - 15:21:28 WIB
  • humas
Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur,  Drs. H. Rohman Farly, MM memimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke 23 tahun 2019, yang berlangsung Kamis (25/4) di halaman kantor Bupati lombok Timur.
Hari Otonomi Daerah tahun ini mengangkat Tema, "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif.

Menteri dalam Negeri RI dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah mengatakan tema peringatan ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah.


Perjalanan Otonomi Daerah pasca reformasi mengalami banyak kemajuan. Otonomi daerah telah memberikan solusi mendorong kemajuan pembangunan daerah, di mana masyarakat didorong dan diberi kesempatan luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat.


Otonomi daerah dinilai secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta mampu menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Selain itu adanya desentralisasi berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak Iagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsif.


Selanjutnya, mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur selain menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. RLPPD ini memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Tjahyo Kumolo mengajak semua pihak untuk mengisi otonomi daerah dengan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif. "Mari tingkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui keserasian hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola hubungan pemerintahan yang sinergis.
 

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019 yang berjalan lancar aman dan tertib. Pasca pemungutan suara Pemilu Serentak ini diharapkan senantiasa menjaga suasana kondusif masyarakat, sehingga pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan terselenggara dengan aman, lancar dan terkendali.

  • Kamis, 25 April 2019 - 15:21:28 WIB
  • humas

Berita Terkait Lainnya